lampiran uu 23 tahun 2014. Latar Belakang Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya. lampiran uu 23 tahun 2014

Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan UU Nomor 2 Tahun 2000. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. 2019. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir undang-undang pemerintah daerah yang baru (UU No. Preview. . 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan UU No. . lampiran uu no. LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1827. Penerapan teori desentralisasi perlu adanya "modifikasi" sesuai dengan kondisi geografis, politik, sosial, budaya dan masyarakat, sebagaimana negara-negara lainnya termasuk negara-negara ASEAN yg. UU Nomor 6 Tahun 2021 - Lampiran I. Dikatakan bukan saja pusat yang melaksanakan persandian dan penanganan informasi tetapi daerah seperti Propinsi maupun kabupaten / Kota juga. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan Kompetensi KhususUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan pedoman pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga yang terencana, terpadu dan sistematis; b. id diketahui bahwa urusan pemerintahan juga diatur dalam BAB III Pasal 10 Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Asep Daryana, Eko Subyanto. 3 misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang. 12 November 2019 Tanggal Berlaku. JAKARTA. lampiran UU 23 tahun 2014 Pemda (UU Pemda). Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada 2 Oktober 2014 yang lalu tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yang luas bagi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. E. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; PP No. UU No 23 Tahun 2014 dan Lampiran 322 1 (1) dongan hutapea. keadilan; c. Pendidikan adalah suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya baik sekarang maupun yang akan datang, dalam tingkat pendidikan nasional Indonesia pendidikan berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Hubungan Pemerintah Pusat dan. Pro. 23 Tahun 2014 pasal 9 berbunyi, ADVERTISEMENT. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 24 April 2014 Tanggal Pengundangan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. UU Nomor 17 Tahun 2007_lengkap. 2014/No. Muh. Indonesia Tahun 1945; 2. Pemberdayaan Masyarakat. sampai dengan pasal 421 UU No. PP No. Perwakilan. FILE-FILE PERATURAN. Preview. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Judul. Tanggung Jawab. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk. 10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. 75 TLN No. AlurSuratEdaranMendagriNomor 120/253/sj, Tanggal 16 Februari 2015. Satu hal yang tampak jelas dan tegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalah. seni sebagaimana terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. • Rencana umum. J A Y A. PP Nomor 34 Tahun 2014_Lampiran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara . Tahun 1945 atau Undang-Undang. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UU No 23 Tahun 2014 dan Lampiran 322 1 (1) dongan hutapea. Doc Lampiran Uu No 23 Tahun 2014 Atik Adnan Academia Edu Present Future And Strategic Management Of Tb Program In Sk Tim Rb Fiks Pdf Google DrivePeraturan Pemerintah (PP) No. UU Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan. Tanggal Penetapan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Pasal 3NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. dicantumkan dalam lampiran 1 PP Nomor 17 Tahun 2018,. Permendikbudriset No. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik IndonesiaPeraturan Pemerintah (PP) No. NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 ayat (7) Undang. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2023. 63 tahun 2014. pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan no sub urusan pemerintah. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren: •Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan •Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia - 10 - Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. 23 Tahun 2014 - OKKPD Stenly Mandagi 2. Latar Belakang Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya. PERMENDAGRI Nomor 86 /2017 tentang Tata Cara Perencanaan,. docx. Download. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Kategori: Undang-undang: Nomor/Tahun: 28/2014: Tanggal unggah: Kamis, 02 April 2020: Diunduh sebanyak: 4421 kali: Produk Hukum Terkait. Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Lampiran F. T. Approve. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang no. Diatur dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014. matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. 1. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap. . NOMOR 83 TAHUN 2014 . PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 2 3 1. 870 View. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun dalam penjelasan hanya menjelaskan bahwa kebijakan daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Penjelasan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 22 UU NO. 2014/No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpu No. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. 15 Tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi . kemanusiaan; b. Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD. pp. Tipe Dokumen. 2018. 9. Lihat pula misalnya pasal 217 dan pasal 219 UU Nomor 23 Tahun 2014 masih menyebut adanya Dinas/Badan tipe A, B, C. 244, TLN. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten diatur diatur secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat membuat pembagian kewenangan sendiri yang tidak sejalan dengan pembagian kewenangan sektor kesehatan pada PP 38/2007. 32 Tahun 2009. Mengingat : 1. Download. 2014. Upaya Perbaikan Gizi . LAMPIRAN MATRIKS HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM. Belum Tersedia. Salah satu Undang-Undang yang terdampak dengan disahkannya UU Cipta Kerja oleh pembentuk Undang-Undang pada 5 Oktober 2020 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. 23 Labuhanbatu Utara 3 24 Nias Utara 3 25 Nias Barat 3 26 Kota Medan 5 27 Kota Pematangsiantar 3 28 Kota Sibolga 3 29 Kota Tanjung Balai 3 30 Kota Binjai 3 31 Kota Tebing Tinggi 3 32. 63 Tahun 2014. Sebagaimana pasal 15 UU No 23 tahun 2014, secara jelas disebutkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, atau dilaksanakan SECARA KONKURENSI. PUTRI ZAHRA. 23/2014 menjadi. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan: (1) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2). E. . pdf. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN 1 B PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018. Unduh: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. See Full PDF Download PDF. peraturan. Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. 4 Lihat Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah e. 250. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. 23 Tahun 2014 maka pembagian kewenangan ini dimasukkan kedalam Lampiran UU No. peraturan gubernur (pergub) tentang perubahan atas lampiran i a dan lampiran i b serta tambahan lampiran i c peraturan gubernur nomor 23 tahun 2018 tentang perubahan atas lampiran i a dan lampiran i b peraturan gubernur nomor 41 tahun 2017. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014. View DetailsPMK No. arah kebijakan direktorat pk-lk dikmen tahun 2014; kebijakan dan program pendidikan menengah tahun 2013; panlak vasilitasi pk-lk dikmen tahun 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dinyatakan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan, bahwa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan untuk media air, udara, Tanah, Pangan, Sarana dan Bangunan, dan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang berada pada lingkungan: a) Permukiman; b) Tempat. Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang. kemkes. undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UU Nomor 6 Tahun 2021 - Lampiran II. Preview. UU No 23 Tahun 2014 dan Lampiran 322 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014. 0 2 33 UU No. Pada pasal 10 ayat 3 dalam UU No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Tempat Penetapan. antar level pemerintahan, yang ditetapkan dalam Lampiran UU 23 tahun 2014. Nomor. sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang 23 tahun 2014. Naskah Akademik (Penyusunan) DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Lamiran Uu 23 Tahun 2014 tentang Pemeringkat Daerah (LU 23/2014) adalah dokumen yang menyatukan pengaturan pemeringkat daerah di Indonesia. 4K views•33 slides. Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun dalam penjelasan hanya menjelaskan bahwa kebijakan daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Penjelasan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 22 UU NO. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. 5587 . Sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 135 UU Nomor 1 Tahun 2022 & UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk 2023 atas penjabaran ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN, Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No. id: 18 hlm. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terjadi pengalihan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 17 Tahun 2003; UU No. 1. NOMOR 243/PMK. 2018. DALAM LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014 Oleh : Orrinda Ike Fardiana - PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) ABSTRAKSI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. id diketahui bahwa urusan pemerintahan juga diatur dalam BAB III Pasal 10 Undang-Undang No. UU No 23 Tahun 2014 dan Lampiran 322 1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten diatur diatur secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran UU No. 7 Tahun 2017 Lampiran III. 23 tahun 2014. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Peraturan Perundang-undangan.